BP Migas Siap Dimintai Penjelasan

BP Migas Siap Dimintai Penjelasan

Senin, 16 November 2009 - 19:44:52 WIB
PEKANBARU - Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mempersilahkan pemerintah daerah meminta penjelasan terkait transparansi pengelolaan migas. Kesempatan tersebut diberikan menyusul rapat berkala tiap tiga bulan yang diselenggarakan Departemen Keuangan, Departemen ESDM dan dinas-dinas pertambangan daerah.

Demikian pernyataan BP Migas wilayah Sumbagut dalam rilisnya kepada Metro Riau, akhir pekan lalu. "Rapat berkala itu dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meminta penjelasan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan migas juga permintaan data-data yang diperlukan," saran BP Migas dalam rilisnya yang tidak menyatakan mengundang pemerintah daerah penghasil minyak dan gas.

BP Migas menjelaskan, dalam pengelolaan migas nasional telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, industri hulu migas juga harus taat pada peraturan lain yang berlaku di Indonesia, misal Undang-undang Lingkungan dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan transparansi produksi minyak dan gas Riau yang sempat dipertanyakan sejumlah pejabat di Riau beberapa waktu lalu. Misalnya saja, Wagubri, Mambang Mit bahkan menyentil pusat yang tidak menyertakan tim dari Riau untuk pengaturan keuangan dan perhitungan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sejak tahun 2007 lalu hingga sekarang.

"Jika diibaratkan sebuah perusahaan minyak, Riau ini merupakan pemegang saham yang harus dilibatkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham. Di sana diketahui berapa keuntungan perusahaan, berapa lifting dan cost recovery perusahaan, begitu juga seharusnya dengan pembahasan DBH ini," kata Mambang beberapa waktu lalu. (ridwan)